Berita

Petani tanaman koka di Kolombia/AP

Dunia

AS Tangguhkan Satelit Pemantauan Tanaman Koka di Kolombia

JUMAT, 14 JULI 2023 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

  Pemerintahan Amerika Serikat menghentikan pemantauan satelit terhadap tanaman koka di Kolombia, atau alat pengukur utama yang biasa digunakan dalam perang melawan narkoba selama beberapa dekade.

Langkah tersebut diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Kamis (13/7), di tengah tingginya angka produksi kokain di negara itu.

"Kami terus mengevaluasi efektivitas berbagai upaya penanggulangan narkoba dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, seraya menegaskan bahwa tindakan ini hanya sementara, tanpa memberikan alasan penangguhan dan jangka waktu spesifik untuk melanjutkan pengumpulan data tersebut.


Mengutip Al Arabiya, Jumat (14/7), informasi ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Kolombia, El Tiempo, yang telah menimbulkan kemarahan dari anggota Partai Republik di Kongres Florida. Mereka menyerukan Presiden Joe Biden untuk mencabut sertifikasi pemerintah Kolombia karena dianggap tidak bekerja sama dalam upaya melawan narkoba.

Namun, keputusan itu disebut sejalan dengan fokus Presiden Kolombia yang berhaluan kiri, Gustavo Petro, yang ingin mengubah pendekatan penegakan hukum dari penghilangan tanaman koka di pedalaman desa, menuju pengejaran penyelundup dan pencuci uang skala besar yang menguasai sebagian besar perdagangan narkoba.

Sejak 1987 lalu, Washington telah merilis perkiraan tahunan tentang luas penanaman koka di Kolombia. Pada 2020, luas lahan penanaman mencapai level tertinggi sepanjang sejarah ketika Kantor Kebijakan Pengawasan Narkoba Nasional AS memperkirakan ada 245.000 hektar lahan yang ditanami tanaman koka, setara dengan tiga kali luas Kota New York.

Sementara laporan terakhir menunjukkan bahwa produksi kokain hampir tidak mengalami perubahan signifikan pada tahun 2021, tetap pada tingkat yang tinggi.

Namun, sejak lima bulan pertama tahun 2023 ini, pemerintahan Petro telah berhasil menghancurkan secara manual 4.511 hektar tanaman koka, jumlah yang menurun hampir 90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, saat pemerintahan yang lebih konservatif di bawah Ivan Duque masih berkuasa.

Meskipun belum ada komentar resmi mengenai alasan di balik perubahan kebijakan ini, akan tetapi Washington dikabarkan masih terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kolombia dalam memantau tanaman koka ilegal.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya