Berita

Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara di Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7)/Repro

Politik

Ganjar: Pemindahan IKN Soal Mindset, Bukan Cuma Fisik

KAMIS, 13 JULI 2023 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan tentang pemerataan.

Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjadi narasumber dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7).

"Kenapa pak presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan pindahkan tempat loh. Tapi memindahkan mindset," kata Ganjar.


Bakal calon presiden PDI Perjuangan itu menegaskan, pemindahan IKN tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang diharapkan berdampak pada kemajuan.

"Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang," ujar Ganjar mengistilahkan.
 
Sebelumnya, peristiwa unik terjadi saat Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan sejumlah siswa sekolah dasar (SD) di Papua, Jumat (7/7). Salah seorang siswi SD, Kesia Olivia Ergor, bertanya mengapa IKN tidak dipindahkan ke Papua.

Jokowi lantas menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yakni dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah pun memutuskan memindahkan Ibu Kota ke Nusantara di Kalimantan Timur karena aksesnya bisa lebih mudah dari sisi barat dan timur Indonesia

"Dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena posisinya di tengah-tengah Indonesia, maka Ibu Kota Nusantara (IKN) dipilih di Kalimantan," jawab Jokowi.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya