Polandia Desak Ukraina Izinkan Penggalian Makam Korban Pembantaian Perang Dunia II

Hubungan antara Polandia dan Ukraina tidak akan sepenuhnya damai jika jenazah korban pembantaian Perang Dunia II belum ditemukan dan dimakamkan dengan layak.

Begitu yang disampaikan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki dalam upacara peringatan di Warsawa pada Selasa (11/7).

Selama beberapa generasi, hubungan kedua negara menjadi lebih tegang, setelah tragedi Volhynia, di mana kaum nasionalis Ukraina melakukan pembataian terhadap orang-orang Polandia antara tahun 1943 hingga 1945.

Dalam pidatonya, Morawiecki menyebut kejadian tersebut sebagai kejahatan genosida.

"Kejahatan itu sangat unik sehingga harus disebut dengan genosida," ujarnya, seperti dimuat Reuters.

Oleh sebab itu, PM Polandia mendesak agar pemerintah Ukraina mengizinkan proses penggalian, sehingga jenazah korban Volhynia dapat diidentifikasi dan dimakamkan secara layak.

"Tidak akan ada rekonsiliasi akhir untuk Polandia-Ukraina tanpa menemukan semua jenazah dan melaksanakan penghormatan terakhir untuk mereka," kata Morawiecki.

Polandia mengatakan lebih dari 100 ribu orang Polandia tewas dalam pembantaian oleh kaum nasionalis Ukraina. Ribuan orang Ukraina juga tewas dalam pembunuhan balasan.

Daerah tempat pembantaian terjadi, dihuni oleh orang Polandia dan Ukraina. Sebelum Perang Dunia dan sebelum diduduki Uni Soviet, Volhynia adalah bagian dari Polandia. Tetapi saat ini wilayah tersebut resmi di bawah kekuasaan Kyiv.

Pada 2013, parlemen Polandia mengakui pembantaian oleh Tentara Pemberontak Ukraina (UPA) selama Perang Dunia II sebagai pembersihan etnis melalui kejahatan genosida.

Ukraina tidak menerima pernyataan itu dan sering menyebut peristiwa Volhynia sebagai bagian dari konflik antara Polandia dan Ukraina yang mempengaruhi kedua negara.

Kemudian pada 2017, Ukraina melarang otoritas Polandia mencari korban di wilayahnya. Namun, pada 2022, Kyiv memberikan izin kepada Polandia untuk mencari korban di satu desa.