Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mayoritas Warga Jerman Tidak Puas dengan Pemerintahan Olaf Scholz

RABU, 12 JULI 2023 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Kanselir Olaf Scholz ternyata tidak mendatangkan kepuasan bagi mayoritas warga Jerman, bahkan di kalangan pemilihnya sendiri.

RT melaporkan, survei yang dilakukan oleh Institut Forsa dan diterbitkan Selasa (11/7), menunjukkan 77 persen responden mengatakan mereka agak atau bahkan sama sekali tidak puas dengan pemerintah.

Studi tersebut menemukan bahwa 52 persen pemilih partai Partai Sosial Demokrat (SPD) -kekuatan politik yang dimiliki Kanselir Scholz- tidak puas.


Di antara pendukung Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas, yang membentuk sisa koalisi yang berkuasa, jumlah mereka yang tidak puas masing-masing sebesar 55 dan 71 persen.

Menurut survei, sebanyak 61 persen warga Jerman yang ditanyai mengatakan setuju dengan penilaian bahwa pemerintah bertindak tidak profesional dan kacau.

Bulan lalu, jajak pendapat oleh penyiar publik ARD mengungkapkan bahwa hanya 20 persen orang Jerman yang mendukung pemerintah federal.

Mereka yang tidak puas menuduh para pejabat terlalu lama menyelesaikan masalah mendesak, serta gagal menentukan arah negara.

Beberapa juga menyuarakan penentangan terhadap rencana kontroversial pemerintah untuk mengganti jutaan sistem pemanas rumah di seluruh negeri dan dukungan militer yang tumbuh untuk Ukraina.

Dengan latar belakang ini, sebanyak 18 persen responden mengatakan mereka akan memilih partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD). Pada pemilu 2021, partai tersebut mengumpulkan 10,3 persen suara.

Namun, dua pertiga orang Jerman yang disurvei mencatat bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung kebijakan AfD, mendukungnya hanya karena frustasi dengan partai-partai arus utama dan pemerintah federal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya