Berita

Pertemuan Komisi IV DPRD Lampung dengan Dirjen Perhubungan Darat, Amrullah, di kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (11/7)/Ist

Nusantara

Lobi Pemerintah Pusat, DPRD Lampung Ingin Dermaga Eksekutif Bakauheni Ditambah

RABU, 12 JULI 2023 | 06:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPRD Lampung berusaha melakukan lobi ke pusat agar fasilitas dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dapat ditambah.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni pada pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Darat, Amrullah, di kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (11/7).

“Kami mengusulkan fasilitas dermaga ditambah. Satu dermaga yang ada sudah tidak bisa menampung volume kendaraan yang ada,” kata Ismet Roni dikutip Kantor Berita RMOLLampung.


Ismet menjelaskan, sejak ada fasilitas jalan Tol, masyarakat dari berbagai daerah yang hendak ke pulau Jawa, terutama Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu memilih jalur darat Bakauheni, Lampung Selatan.

Akibatnya, volume kendaraan padat. Sehingga, pintu masuk Dermaga Pelabuhan Bakauheni perlu ditambah untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan.

"Kalau tidak segera dibenahi dengan menambah dermaga maka kemacetan ini tidak bakal selesai," kata Ismet yang juga Sekretaris DPD I Golkar Lampung itu.

Tim Komisi IV DPRD Lampung terdiri dari, Ismet, Joko Santoso Surajaya (PAN), Supriyanto (PPP), Kostiana (PDIP) dan Puji Sartono (PKS) itu datang ke Jakarta dalam rangka Kunjungan Kerja dengan Menteri Perhubungan.

Mereka diterima Sekretaris Ditjen Amrullah, dan beberapa jajaran kementerian terkait dengan lintas bidang.

Amrullah mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan DPRD Lampung. Soal Dermaga baru, kata Amrullah memang sangat memungkinkan adanya penambahan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya