Berita

Warga bergotong-royong membersihkan pantai Sukaraja dari sampah yang menumpuk/RMOLLampung

Nusantara

Soal Sampah di Pantai Sukaraja, DPRD Lampung: Walikota Eva Jangan Lempar Tanggungjawab

SELASA, 11 JULI 2023 | 07:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, soal sampah di pantai yang viral di media sosial mendapat komentar pedas dari kalangan DPRD Lampung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, Walikota Eva Dwiana kurang paham soal aturan di pemerintahan dan tidak seharusnya melempar tanggung jawab.

“Walikota, Ibu Eva Dwiana, perlu baca ulang aturan deh. Batas kewenangan Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Pusat. Jangan lempar tanggung-jawab,” kata Joko Santoso, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (10/7).


Mantan Direktur Watala ini menambahkan, limbah laut dan sungai menjadi persoalan lama yang sampai hari ini tidak pernah tuntas. Politikus PAN itu lantas menyebutkan batas wewenang laut ada di UU No 23 Tahun 2014, Pasal 27 ayat (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

Di sana disebutkan, kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Soal sampah, karena itu daerah pemukiman, tugas pemerintah kota.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung, Azwar Yacub menyebut, permasalahan sampah di Pantai Sukaraja telah terjadi puluhan tahun. Masyarakat tidak diedukasi dan pemerintah tidak melakukan pergerakan hingga terjadi penumpukan sampah.

“Pemerintah jangan bosan untuk kampanye soal kesadaran tidak membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyatakan masalah sampah di pantai menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Eva, kawasan pantai menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung.

"Karena ada di dalam undang-undang yang isinya semua pesisir pantai walaupun hanya ukuran sentimeter, itu wewenangnya provinsi," kata Eva Dwiana.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya