Selain Penegakan Hukum, Beking Politik Panji Gumilang Harus Diungkap

Selain mendesak penegakan hukum tegas pada pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD disarankan mengungkap nama atau pihak yang menjadi beking politik lembaga yang ada di Indramayu, Jawa Barat itu.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta  Jokowi mengungkap oknum diduga beking politik Panji Gumilang, karena selain proses hukum, kebiasaan operasi-operasi bawah tanah yang membahayakan pondasi bernegara mulai ditinggalkan selama-lamanya.

"Butuh keseriusan dan ketegasan pemerintah terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum di Pesantren Al Zaytun," jelas Luqman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/7).

Catatan anggota Komisi VIII DPR itu, sejak awal berdiri, Al Zaytun melibatkan kekuasaan politik super elite. Meski telah terjadi pergantian berkali-kali pemerintahan hasil Pemilu 5 tahunan, tetapi relasi Al Zaytun dengan sel-sel penting di dalam kekuasaan terus terjalin.

"Karena itu, penegakan hukum terhadap Al Zaytun pasti akan mendapatkan hambatan dan serangan balik dari kaki tangan sel kekuasaan yang melindungi Al Zaytun," pungkasnya.