Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Prancis Izinkan Polisi Memata-matai Tersangka Melalui Akses Telepon Jarak Jauh

JUMAT, 07 JULI 2023 | 00:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Polisi Prancis kini dapat memata-matai tersangka lewat perangkap ponsel dengan mengaktifkan kamera, mikrofon, GPS, dan fitur lainnya secara jarak jauh.

Kebijakan baru itu telah disetujui oleh anggota parlemen pada Rabu malam (5/7), sebagai bagian dari reformasi peradilan yang lebih luas, yang telah banyak dikritik dan menyebutnya sebagai tindakan pengintaian yang otoriter.

Mengutip India Today, Kamis (6/7), Menteri Kehakiman Dujarric Dupond-Moretti memastikan bahwa ketentuan ini hanya akan berlaku dalam lusinan kasus setahun.


Ketentuan ini meliputi penggunaan perangkat tersangka seperti laptop, mobil, dan objek terhubung lainnya, serta telepon, yang akan memungkinkan geolokasi tersangka yang terlibat dalam kejahatan yang dapat dihukum minimal lima tahun penjara, seperti tindakan terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Atas ketentuan baru itu, kelompok hak digital La Quadrature du Net telah mengekspresikan keprihatinan serius mereka terhadap pelanggaran kebebasan fundamental yang mungkin terjadi akibat ketentuan ini.

"Hak atas keamanan, hak privasi, dan korespondensi pribadi, serta hak untuk bepergian dengan bebas akan terancam, karena langkah menuju peningkatan pengawasan yang berat ini," kata kelompok tersebut.

Namun dalam penjelasannya, parlemen menegaskan bahwa setiap penggunaan ketentuan harus disetujui lebih dulu oleh hakim, dan total durasi pengawasan tidak boleh lebih dari enam bulan.

Selain itu, profesi sensitif termasuk dokter, jurnalis, pengacara, hakim, dan anggota parlemen disebut akan dikecualikan dari pemantauan jarak jauh itu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya