Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Novel Baswedan tidak menyampaikan asumsi, apalagi sentimen bernuansa dendam pribadi. Mengingat statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus mempedomani kode etik profesi.
Hal ini disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri terhadap tudingan Novel bahwa KPK berbohong soal alasan Brigjen Endar Priantoro kembali menjabat Direktur Penyelidikan atas pertimbangan harmonisasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum.
"Kami yakin publik juga paham, mana pernyataan yang berbasis fakta, dengan ujaran yang hanya dibangun berdasarkan asumsi tanpa validitas data dan bukti, di mana hal itu sering dilakukan (Novel),” ujar Ali kepada wartawan, Kamis (6/7).
Jika sudah demikian, Ali meyakini masyarakat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Novel hanyalah sentimen berdasarkan dendam pribadi, lantaran semua yang disampaikannya dibangun tanpa berdasar informasi faktual.
"Terlebih dilakukan oleh seorang ASN. Di mana dalam setiap tindakan dan perilaku juga harus memedomani kode etik profesinya," kata Ali.
Karena kata Ali, kembalinya Endar ke KPK bukan atas keputusan banding adminstratif, melainkan atas pertimbangan harmonisasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum.
Mengingat, soal banding adminstratif oleh ASN telah diatur dalam PP 79/2021 tentang upaya administratif dan barang pertimbangan ASN, sebagai pelaksanaan UU 5/2014 tentang ASN.
"Artinya ada mekanisme yang mesti dilakukan sehingga finalnya lahir sebuah keputusan. Dalam konteks persoalan jabatan Direktur Penyelidikan KPK, informasi yang kami terima, belum sampai pada tahap ada keputusan banding dimaksud, namun kebijakan yang diambil KemenPAN RB pada prinsipnya dalam rangka menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum sebagai upaya keberhasilan pemberantasan korupsi, dan ini memang penting dilakukan sehingga KPK pertimbangkan hal tersebut," pungkas Ali.
