Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti/Net
Pengakuan Pemerintah Kerajaan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sekaligus permintaan maaf Raja William Alexander terhadap kejahatan kemanusiaan masa lalu menjadi angin segar untuk perdamaian global.
Demikian disampaikan Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti menyikapi permintaan maaf Raja William Alexander pada 1 Juli 2023 lalu.
Dikatakan Yudi, permintaan maaf Belanda perlu disikapi Presiden Joko Widodo dengan membentuk tim untuk memulai dialog peradaban antara Indonesia dan Belanda.
"Ini penting dilakukan sebelum Presiden Indonesia dan Raja Belanda bersama Perdana Menteri Belanda melakukan konsensus bersama," kata Yudi kepada redaksi, Rabu (5/7).
Dialog bersama juga sebagai wujud inisiatif Indonesia menciptakan perdamaian dunia sebagaimana Pembukaan UUD 45, yakni demi tercapainya tatanan kemanusiaan dan keadilan sosial yang benar-benar mengkristal.
Dipaparkan Yudi, ada beberapa hal yang dapat diajukan Indonesia kepada Belanda dalam mencapai tingkatan kemajuan dalam praktik kemanusiaan di dunia.
Di antaranya mengajak Belanda memperjuangkan penghapusan utang luar negeri Indonesia dan mendorong kekuataan kurs mata uang rupiah sama dengan mata uang Belanda, yaitu Euro.
"Atau berbagai kesepakatan-kesepakatan lainnya yang didasari prinsip-prinsip kemanusiaan dalam banyak sektor, seperti program kesehatan, lingkungan hidup dan energi terbarukan, dan tercapai program-program SDG's (
sustainable development goals)," sambungnya.
Tindakan ini juga bisa menjadi tawaran Indonesia sebagai kompensasi kepada Belanda dengan tetap memperhatikan berbagai perhitungan rasional. Seperti terbangunnya hubungan kerja sama setara, baik dari pemerintah dengan pemerintah, maupun dari rakyat dengan rakyat.
Namun demikian, ia menyadari Indonesia dan Belanda memerlukan dukungan AS dan China. Hal ini, karena AS sangat berperan dalam mendorong kemerdekaan Indonesia.
"Selain itu, China menjadi penting, karena masuknya China ke PBB tidak terlepas dari peran aktif Indonesia, saat Presiden Majelis Umum PBB dijabat oleh Adam Malik," papar Yudi.
Dengan kesepakatan Indonesia dan Belanda yang didukung AS dan China, diharapkan akan sangat berpengaruh dalam tercapainya kesepakatan global yang baru, dengan tetap didasari prinsip bahwa tatanan global merupakan tatanan yang bersifat multinasional.
"Dengan tetap saling menghargai kedaulatan masing-masing negara serta hubungan internasional dalam tatanan global," tutupnya.
