Berita

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos/RMOL

Politik

4 Juta Pemilih Tanpa e-KTP, KPU-Dukcapil Pastikan Bentuk Forum

RABU, 05 JULI 2023 | 15:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan membentuk forum membahas 4 juta data pemilih tanpa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan, KPU berkomitmen memperbaiki data pemilih yang disebut bermasalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kita harus percaya pada lembaga yang mengurus administrasi kependudukan (dalam hal ini Ditjen Dukcapil Kemendagri),” kata Betty, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).


Menurutnya, pendataan dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan KPU merujuk pada data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu memastikan temuan Bawaslu terkait 4 juta pemilih tanpa e-KTP itu merujuk pada DP4, selanjutnya dilakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) ke domisili pemilih.

“Artinya, anak-anak yang pada saat kita lakukan Coklit belum genap 17 tahun, kan belum punya e-KTP. Akhirnya pakai kartu keluarga (KK), karena anak yang lahir kan ada NIK-nya,” tambah Betty.

Terkait teknis pencoblosan bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP, KPU memastikan memberi solusi pada Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan Suara, dan sebelumnya dibahas bersama Kemendagri.

“Berdasar pengalaman 2019, bisa menunjukkan KK,” jelas mantan anggota KPU DKI Jakarta itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya