Gugus Tugas Diambil Alih Polri, Tidak Surutkan Komitmen Kemenko PMK Lawan TPPO

Pengalihan gugus tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak akan berpengaruh pada komitmen Kemenko PMK untuk terus berperan melawan perdagangan orang.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pengalihan tugas dari Kementerian PPA ke Kepolisian diharapkan dapat menangani masalah ini lebih serius.

"Namun, itu tidak mengubah komitmen Kemenko PMK untuk terus melakukan penanganan dari sisi pencegahan,” ujar Muhadjir  lewat keterangan resminya, Rabu (5/7).

Perubahan gugus tugas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan TPPO yang terus terjadi. Upaya tersebut dilakukan karena masalah TPPO memiliki bobot persoalan yang lebih berkaitan dengan penegakkan hukum dan pidana.

Sementara jika ditangani oleh KemenPPA berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pasca kasus, terutama pada perempuan.

"Padahal korban perdagangan orang ini banyak dialami juga oleh laki-laki,” kata Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.

Kemiskinan sendiri dianggap merupakan salah satu penyebab tinggi terjadinya korban TPPO. Karena itu, Kemenko PMK akan meningkatkan upaya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI).