Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Diamnya Jokowi Untungkan Prabowo, Rugikan Pencapresan Ganjar Pranowo

RABU, 05 JULI 2023 | 06:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredarnya baliho yang menggambarkan kedekatan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di semua wilayah basis pemilih Jokowi merupakan strategi Ketua Umum Partai Gerindra mengambil alih pemilih loyal orang nomor satu di Indonesia itu.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, seperti disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/7).

"Dengan memampang lebar statemen Jokowi bahwa "2024 adalah jatahnya Pak Prabowo", diakui atau tidak, strategi pendekatan Prabowo itu bisa secara efektif menggerus suara pendukung Ganjar dan PDIP," demikian analisa Umam.


Dia berpendapat, langkah Prabowo dan Gerindra mengkapitalisasi kedekatan dan dukungan Jokowi tidak lepas dari sikap diam dan ketidakjelasan posisi Jokowi sendiri.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina itu melihat, kondisi diamnya Jokowi tengah dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo untuk mengakselerasi elektabilitasnya. Caranya, mengkonsolidasikan basis pemilih loyal Prabowo dan ceruk pemilih loyal Jokowi di Pemilu 2014 dan 2019 yang dulu berbenturan.

Dalam pandangan Umam, sikap diam Jokowi bisa dimaknai sebagai pembiaran terhadap langkah dan strategi politik Prabowo. Jika berlanjut akan merugikan kepentingan PDIP dalam pencapresan Ganjar.

Lebih lanjut Umam menganalisa, jika PDIP tidak memiliki hambatan komunikasi dengan Jokowi, seharusnya bisa mengambil sikap tegas dengan menertibkan Jokowi agar lebih jelas keberpihakannya pada Ganjar sebagai Capres PDIP.

"Jika PDIP juga membiarkan ketidakjelaskan sikap Jokowi, perlahan atau pasti hal itu akan menghadirkan risiko dan konsekuensi besar bagi agenda kepentingan PDIP di Pilpres 2024 mendatang," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya