Berita

Ilustrasi/Net

Global

Vietnam Larang Film "Barbie" karena Tampilkan Peta Laut China Selatan Versi China

SENIN, 03 JULI 2023 | 19:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Vietnam telah melarang film "Barbie" karena terdapat sebuah adegan yang menampilkan peta yang menunjukkan wilayah yang diklaim secara sepihak oleh China di Laut China Selatan.

Film Warner Bros yang banyak dinanti-nantikan itu memperlihatkan sembilan garis putus-putus berbentuk U yang digunakan China untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Di dalamnya juga terdapat wilayah yang diakui oleh Vietnam.

Mengutip surat kabar milik pemerintah, Tuoi pada Senin (3/7), film yang dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling ini awalnya dijadwalkan tayang di Vietnam pada 21 Juli, tanggal yang sama dengan di Amerika Serikat (AS).


"Kami tidak memberikan lisensi untuk film Amerika 'Barbie' untuk dirilis di Vietnam karena mengandung gambar sembilan garis putus-putus yang menyinggung," kata Kepala Departemen Perfilman Vietnam, Vi Kien Thanh.

Sejauh ini pihak Warner Bros belum memberikan komentar atas larangan dari Vietnam.

Ini bukan kali pertama Vietnam melarang film karena klaim di Laut China Selatan. Pada 2019 pemerintah Vietnam menarik film animasi DreamWorks "Abominable" dan tahun lalu melarang film aksi "Unchartered" karena alasan yang sama. Netflix juga menghapus drama mata-mata Australia "Pine Gap" pada tahun 2021.

Vietnam dan China telah lama memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih atas wilayah yang berpotensi kaya energi di Laut China Selatan. Negara Asia Tenggara itu berulang kali menuduh kapal China melanggar kedaulatannya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya