Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

Penilap Uang Perjalanan Dinas Ditindak, Bukti KPK Tegas di Internal

RABU, 28 JUNI 2023 | 18:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Transparansi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa tangan besi lembaga antirasuah itu bukan hanya untuk pihak eksternal, melainkan juga untuk internal dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan menanggapi sikap transparansi KPK yang mengumumkan secara terbuka ke publik soal adanya dugaan tindak pidana terkait pungutan liar (Pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, dan adanya oknum pegawai yang memotong uang perjalanan dinas mencapai Rp550 juta.

"Perlu kita garisbawahi begini, publik tahu tentang kejadian tersebut itu akibat dari pernyataan resmi KPK. Artinya, jika KPK ingin menutupi hal itu, bisa saja," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/6).


Hal tersebut kata Tamil Selvan yang akrab disapa Kang Tamil, membuktikan bahwa KPK sadar publik merupakan alat kontrol dan pengawas utama terhadap lembaga negara, termasuk KPK.

Ia mengapresiasi langkah KPK yang berusaha memberikan contoh menjadi lembaga negara yang transparan dan menuju clean governance.

"Jadi bukan hanya KPK itu menjadi tangan besi kepada pihak-pihak eksternal, tapi dia juga menerapkan tangan besi itu di dalam internal," kata Kang Tamil.

Selain itu kata Tamil, secara komunikasi, KPK juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada lembaga yang sempurna. Namun, upaya-upaya untuk terus menegakkan keadilan dan mencegah korupsi terus diupayakan.

Menurut Tamil, apa yang dilakukan lembaga antirasuah sedang meminta publik untuk terus mendukung KPK dan menjadi alat kontrol.

"KPK secara internal, serta KPK secara eksternal, artinya penanganan-penanganan pencegahan korupsi KPK terhadap lembaga-lembaga negara yang lain," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya