Pakistan memiliki lebih dari 700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang dilaporkan kepada pihak kepolisian Sindh dalam kurun waktu empat bulan pertama di tahun ini.
Laporan itu dikeluarkan oleh Organisasi Pembangunan Sosial Berkelanjutan (SSDO), yang dimuat ANI News pada Senin (26/6).
Menurut laporan tersebut, sebanyak 529 perempuan telah diculik, 119 perempuan lainnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 56 kasus pemerkosaan, dan 37 kasus pembunuhan kepada perempuan dan anak-anak.
Angka-angka itu kemungkinan hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya, mengingat adanya tabu sosial yang menghambat pelaporan dari kasus semacam itu di wilayah tersebut.
Distrik-distrik Karachi Central, Hyderabad, dan Keamari dilaporkan menjadi salah satu daerah dengan tingkat kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi. Dalam kasus kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual mendominasi, dengan 67 kasus dilaporkan.
Selain itu, laporan itu juga menyoroti adanya kekerasan sadis dan mengerikan yang berasal dari salah satu distrik tersebut baru-baru ini, di mana tubuh seorang gadis berusia 13 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan tergantung di pohon mangga di desa Qaim Babbar di pinggiran Hyderabad.
Diduga bahwa gadis tersebut telah menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Awalnya, beberapa kerabat mencegah keluarga untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, yang mengakibatkan terlambatnya polisi dalam proses penyelidikan.
Namun, saat ini, tersangka dikabarkan telah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Insiden ini telah memicu rasa belasungkawa dari Walikota Hyderabad, Kashif Shoro, yang menjanjikan dukungan penuh dan upaya pencarian keadilan yang cepat.
Untuk itu, laporan tersebut dikeluarkan oleh SSDO, agar dapat menjadi perhatian bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang lainnya untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak-anak perempuan.
"Pentingnya meningkatkan perhatian dan tindakan dari pemerintah, polisi, dan pengadilan untuk memastikan keselamatan semua warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak," ujar lembaga tersebut.
