Denny Indrayana Bilang Anies Akan Dijadikan Tersangka, KPK: Kita Tidak Sedang Menegakkan Komentar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan merespon komentar-komentar yang menyebut pihaknya akan mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat ditanya soal pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, yang menyebut KPK akan mentersangkakan Anies untuk menjegalnya maju di Pilpres 2024.

"KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespons komentar-komentar," ujar Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (21/6).

Selain itu, Ghufron juga enggan merespons pernyataan Denny yang bilang bahwa KPK sudah melakukan 19 kali eksposes atau gelar perkara hingga soal semua komisioner setuju Anies jadi tersangka.

"Itu kan katanya Pak Denny ya, jadi saya kira yang bisa mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja, bukan kami," pungkas Ghufron.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengeluarkan pernyataan melalui tulisan berjudul "Cawe-cawe Jokowi Menjegal ABeWe, Mau Ribut Menunda Pemilu, Anies segera jadi tersangka Korupsi di KPK" pada hari ini.

Dalam tulisannya itu, Denny bilang bahwa kabar Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya dirinya, tapi banyak yang sudah menyatakan demikian. Seperti Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar dalam beberapa podcast, bahwa upaya menjadikan tersangka adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," kata Denny.