Anggota DPR RI Komisi VII Yulian Gunhar/Ist
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) palsu milik PT Putra Hulu Lematang telah dipantau langsung oleh Komisi VII DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar bahkan telah memastikan langsung ke Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
“Saya
kroscheck apakah benar ini RKAB-nya palsu, ternyata memang benar aspal (asli tapi palsu), karena nomor RKAB bukan milik PT Putra Hulu Lematang, melainkan milik perusahaan lain,” kata Yulian Gunhar saat dihubungi, Rabu (21/6).
Dengan begitu, Yulian meminta agar PT Putra Hulu Lematang menghentikan seluruh aktivitas pertambangan yang saat ini masih terus dijalankan. Sebab, jika RKAB palsu, maka PT Putra Hulu Lematang dikategorikan menambang secara ilegal.
“Jika memang benar palsu, PT PHL harus segera menghentikan aktivitas penambangan, karena ini dikategorikan sebagai penambang ilegal,” kata Gunhar.
Kegiatan pertambangan ilegal bisa dikenakan sanksi pidana serta denda ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, Gunhar mendesak agar Polda Sumatera Selatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta
stakeholder terkait untuk mengamankan pihak-pihak yang terlibat.
“Ditindak tegas. Tutup aktivitas terkait penambangan ilegal. Pidana dan denda kerugian negara,” pungkas Gunhar.
Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Hendardi sebelumnya telah memastikan surat persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT Putra Hulu Lematang palsu.
Dengan begitu, aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut di wilayah Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ilegal.
"Saya menerima konfirmasi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara bahwa surat (yang beredar) ini palsu karena Minerba tidak pernah menerbitkan surat (izin) tersebut," ujar Sunindyo.
