Berita

Pendiri NII Crisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII, Ken Setiawan/Ist

Politik

Ada Konspirasi Petinggi Negara dalam Polemik Ponpes Al Zaytun?

SELASA, 20 JUNI 2023 | 17:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dugaan adanya konspirasi penguasa menyeruak dalam kontroversi yang kerap dimunculkan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu. Pasalnya, Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu sampai saat ini seolah tak tersentuh karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah atas sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di sana.

Untuk itu, pendiri NII Crisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII, Ken Setiawan, mendesak Menko Polhukam, Mahfud MD, menyelesaikan polemik dugaan penyimpangan di ponpes tersebut.

"Saya menduga adanya konspirasi para petinggi negara ini di Ponpes Al Zaytun. Sehingga aman-aman saja sampai detik ini. Dan Menko Polhukam, Mahfud MD bertanggungjawab untuk menyelesaikan polemik ini," kata Ken Setiawan kepada Kantor Berita RMOLLampung melalui sambungan ponsel, Selasa (20/6).


Dia menjelaskan, Mahfud punya wewenang untuk melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait termasuk BNPT, BIN, BAIS, Baintelkam Pakem Kejagung dan Densus 88.

"Menko Polhukam Mahfud MD harus segera bersikap dan turun tangan jangan sampai masyarakat menghakimi karena ada pembiaran. Ketika Pak Mahfud MD turun tangan, kasus bisa selesai, contoh kasus Sambo selesai. Dan di Lampung kasus Bima selesai," jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa Menko Polhukam juga berhak memanggil MUI dan Kemenag terkait adanya polemik dugaan penyimpangan atau pemahaman sesat di Ponpes Al Zaytun tersebut.

"Agar mereka membenarkan hasil penelitian yang telah final dan dibukukan, sehingga tidak ada dusta dan saling lempar tanggung jawab," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya