Berita

Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Rostyslav Shurma/Net

Dunia

Ukraina Butuh Hampir Rp 600 Triliun untuk Hidupkan Proyek Green Marshal Plan Tahap Pertama

SENIN, 19 JUNI 2023 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

  Tahap awal dari "Green Marshall Plan", sebuah proyek pembangunan kembali ekonomi Ukraina yang porak poranda akibat perang, diperkirakan membutuhkan modal awal senilai 40 miliar dolar AS atau Rp 599 triliun.

Hal itu diungkap oleh Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Rostyslav Shurma, dalam sebuah pernyataan pada Minggu (18/6).

Menurut Shurma, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun kembali industri besi dan baja Ukraina. Sektor itu dipilih karena memiliki prospek penggunaan energi terbarukan yang lebih tinggi.


"Sektor ini menyumbang sekitar 10 persen dari PDB Ukraina pada tahun 2021, Itu juga menyumbang 15 persen dari emisi karbon negara. Visi kami adalah membangun industri baja hijau 50 juta ton di Ukraina," ungkapnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan Shurma, proyek "Green Marshal Plan" akan membuat Ukraina menjadi pemasok baja hijau termurah di dunia dan akan mendapat bantuan investasi dari Uni Eropa dalam investasi tenaga angin, surya, nuklir dan air terbarukan.

Untuk mengumpulkan modal yang diperlukan, kata Shurma, Ukraina merencanakan koalisi antara industri, pemangku kepentingan sektor publik dan swasta.

"Tahap awal kemungkinan akan memakan waktu satu setengah tahun, meskipun secara penuh baru bisa dilakukan setelah perang selesai," ujarnya.

Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Ukraina akan menelan biaya 411 miliar dolar AS (Rp 6.162 triliun), tiga kali lipat produk domestik bruto negara itu.

Sejak invasi Rusia dimulai Februari tahun lalu, sekutu Barat telah  menggelontorkan 59 miliar dolar AS (Rp 884 triliun) ke Ukraina untuk kebutuhan ekonominya selama perang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya