Presiden Ceko Petr Pavel/Net
Seruan agar warga Rusia yang ada di luar negeri harus dipantau selayaknya masa-masa di mana orang Jepang-Amerika diasingkan selama Perang Dunia II, dibantah oleh Presiden Ceko Petr Pavel.
Dalam pernyataannya Pavel meluruskan seruan yang ia sampaikan sendiri beberapa waktu lalu.
“Pemantauan bukan berarti setiap warga negara Rusia harus diawasi,” kata Pavel kepada
CNN, Minggu (18/6).
“Artinya adalah pemantauan umum atas apa yang terjadi di komunitas itu dan respons terhadap faktor risiko perilaku," katanya.
“Ini adalah langkah untuk memastikan keselamatan warga kami sehingga kami tidak mengulangi apa yang terjadi di Vrbetice,” lanjut Pavel, merujuk pada ledakan tahun 2014 di dua depot amunisi di bagian tenggara negara itu.
Ketika itu, pihak berwenang Ceko mengklaim bahwa agen Rusia berada di balik ledakan tersebut dan mengusir beberapa diplomat Rusia atas insiden tersebut. Moskow membantah keterlibatannya dalam ledakan itu.
Pada Kamis (15/6), Pavel berbicara kepada Radio Free Europe/Radio Liberty, menyerukan pemantauan "lebih ketat" terhadap semua orang Rusia yang berada di luar negeri, terkait konflik bersenjata dengan Ukraina. Dia membuat perbandingan dengan penahanan massal orang Jepang-Amerika di AS selama Perang Dunia II.
Pada tahun 1988, Presiden Ronald Reagan meminta maaf kepada komunitas Jepang-Amerika dan menandatangani undang-undang yang menawarkan kompensasi kepada korban penahanan massal yang masih hidup.
Pavel berargumen pada hari Minggu bahwa kesejajaran sejarah yang dia buat sebelumnya tentu saja tidak terdengar seperti dukungan atau bahkan saran bahwa pengawasan warga Rusia dilakukan dengan cara serupa.
Dia menegaskan bahwa dirinya hanya menyebutkan pengawasan era Perang Dunia II untuk memberikan “konteks sejarah” dalam menggambarkan pembatasan masa lalu yang dikenakan pada warga negara yang sedang berperang.
Pada tahun 2021, Republik Ceko menjadi salah satu negara bagian pertama yang secara resmi ditetapkan sebagai “negara yang tidak ramah” oleh Rusia. Moskow menjelaskan langkah tersebut dengan mengutip kebijakan Praha yang bermusuhan, termasuk pengusiran diplomat.
