Berita

Wibi Andrino saat hadiri sidang di MK/Net

Politik

Sistem Pemilu Diputus Kamis, Nasdem Yakin Hakim MK Tolak Dalil Pemohon

SELASA, 13 JUNI 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyampaikan putusan mengenai gugatan sistem proporsional Pemilu pada Kamis (15/6).

Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, meyakini, Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka.

"Semoga hakim menolak dalil pemohon," kata Wibi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/6).


Wibi Andrino sendiri menjadi salah satu pihak terkait dalam sidang uji materi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menegaskan ketersediaannya hadir sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu ini adalah sebagai bentuk panggilan menyikapi potensi kemunduran berdemokrasi.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta itu menegaskan bahwa hak-hak yang memang harusnya diberikan kepada masyarakat secara luas dalam sistem pemilu saat ini terancam dengan adanya rencana sistem proporsional tertutup.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan, ada dua hal yang paling prinsip akan hilang jika sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, yakni kedaulatan rakyat dan keadilan.

"Sejauh ini, dari proses yang berjalan di MK, kita masih yakin terbuka. Alasannya, argumentasi kita di pengadilan cukup kuat, saksi ahli, dan yang utama dalil yang diajukan pemohon lemah," tandas Wibi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya