Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bantuan Pangan Ditangguhkan, Ethiopia Kritik WFP dan USAID

SENIN, 12 JUNI 2023 | 17:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan penangguhan makanan yang diberlakukan Amerika Serikat dan Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini telah mendapat kritikan keras dari pemerintah Ethiopia.

Juru bicara pemerintah, Legesse Tulu, menyebut keputusan tersebut sangat bermotif politis, yang akan berdampak pada jutaan orang di negaranya.

"Penangguhan bantuan pangan dengan motif politis ini menghukum jutaan orang. Mengatribusikan tanggung jawab penggelapan hanya kepada pemerintah tidak dapat diterima," ujarnya, seperti dimuat Africa News, Senin (12/6).

Keputusan tersebut diambil oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan WFP pada pekan lalu, setelah badan tersebut menemukan bahwa bantuan yang mereka berikan tidak efisien dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Menurut badan tersebut, khususnya USAID, mereka mendapat laporan bahwa pasokan bantuannya telah dikirim ke negara lain, atau diperdagangkan lagi di pasar lokal untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Meski saat ini penyelidikan masih terus berlangsung, namun kedua badan kemanusiaan itu memutuskan untuk menangguhkan sementara bantuannya ke Ethiopia.

Menurut perkiraan Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), sekitar 20 juta orang atau sekitar 16 persen dari total penduduk Ethiopia, sangat bergantung pada bantuan pangan akibat konflik dan kekeringan parah di Tanduk Afrika, yang juga menyebabkan 4,6 juta orang menjadi pengungsi di seluruh negara.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya