Jamin Hak Kelompok Rentan, Pemilu Ramah HAM Dideklarasikan

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 12:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang adil dan damai.

Hal tersebut tertuang dalam deklarasi bertajuk “Pemilu Ramah HAM” yang diikuti KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat, dan seluruh parpol peserta Pemilu 2024.

Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemilu Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, memimpin langsung pembacaan deklarasi di Kantor Komnas HAM, Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

Deklarasi tersebut menegaskan jaminan pemenuhan hak pilih dan akses inklusi untuk kelompok marginal rentan.

"Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bermartabat, bebas diskriminasi, damai, dan adil," bunyi poin deklarasi.

"Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas hoax, fitnah, dan ujaran kebencian," demikian Pramono Ubaid membacakan deklarasi tersebut.

Seluruh pihak pun bersepakat untuk menjalankan amanat tersebut yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi ramah HAM.

Berita

Politik

Jamin Hak Kelompok Rentan, Pemilu Ramah HAM Dideklarasikan

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Sepak Bola Berbasis Bukti

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik