Ketua Dewan Penasihat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU), Muara Karta Simatupang/Ist
Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi permasalahan bangsa yang belum kunjung terselesaikan. Bahkan mendekati Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rajin melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah.
Di antaranya meringkus Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat; Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil; dan Walikota Bandung, Yana Mulyana.
Ketua Dewan Penasihat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU), Muara Karta Simatupang, menilai maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah ditengarai dipicu oleh politik transaksional.
Karta berpendapat, tidak hanya harus mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya, para kepala daerah diduga juga dituntut membayar ongkos politik tinggi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.
"Masyarakat putus asa atau boleh dibilang stres atas ulah kepala daerah yang suka korupsi. Apalagi jumlahnya sangat banyak," kata Karta dalam keterangannya yang dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (10/6).
Karta lantas menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju Pilkada.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada 17 September 2022 lalu.
Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," kata Mahfud kala itu.
Bahkan, lanjut Karta, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Muhammad Romahurmuziy pernah mengungkap bahwa hampir semua
elected officials atau pejabat terpilih di Indonesia itu melakukan praktik korupsi.
“Hari ini hampir semua, saya rasa 99 persen
elected officials di Indonesia itu korup,” kata Romahurmuziy dalam Podcast Total Politik.
Bagi dia, hal itu terjadi karena biaya untuk naik menjadi
elected officials, baik itu kabupaten, provinsi, atau RI itu tinggi, tidak sepadan dengan penghasilan normatif mereka. Sehingga dipaksa untuk mengembalikan modal dengan segala cara.
"Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi transaksional," kata Karta yang juga praktisi hukum senior ini.
Maraknya korupsi para kepala daerah, menurut Karta, akan berdampak hancurnya sebuah negara besar. Sebab semua kekayaan negara sudah digadaikan kepada oligarki.
"Ini merupakan timbal balik dari ongkos pencalonan ketika mau maju di pilkada. Setelah menang ada konsesi tambang serta APBD dikendalikan pemberi modal," demikian Karta.
