Presiden Meksiko Janji Tindak Tegas Tentara yang Bunuh Lima Pria di Pinggir Jalan

Video rekaman pembunuhan lima pria di Meksiko oleh tentara mendapat respons serius dari Presiden Andrés Manuel López Obrador.

Meski terkenal sebagai pemimpin yang menggantungkan kekuasaanya pada kekuatan militer, López Obrador mengaku akan bertindak tegas menghukum oknum tentara yang melakukan pembunuhan di luar hukum tersebut.

López Obrador pada Rabu (7/6) menentang keras pembunuhan di kota perbatasan utara bulan lalu dan menuntut agar pelaku segera diadili.

“Rupanya ini adalah tindak pembunuhan yang tidak diizinkan. Mereka yang bertanggung jawab akan segera diserahkan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya dalam konferensi pers, seperti dimuat Associated Press.

Selama memimpin, López Obrador telah memberi militer peran yang belum pernah ada sebelumnya dalam segala hal mulai dari penegakan hukum hingga proyek infrastruktur, serta menjalankan kereta api dan bandara.

Dia gigih membela kejujuran tentara, tapi laporan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh personel militer terutama di Nuevo Laredo terus berdatangan.

Pada Selasa malam (6/6), sebuah surat kabar El Pais Spanyol memberitakan tentang sebuah cuplikan video yang tampaknya merupakan rekaman kamera keamanan.

Video itu yang menunjukkan insiden eksekusi lima pria oleh tentara Meksiko di siang hari di Nuevo Laredo.

Setelah mengejar dan menabrak truk pikap, tentara menarik lima orang dari pikap, melucuti senjata dan menendang mereka, lalu membariskan mereka ke dinding.

Tentara kemudian berbalik ke arah jalan dan tampak melepaskan tembakan.

Kemudian, tentara berjalan mengelilingi tempat kejadian dengan tenang. Satu personel nampak berusaha menghilangkan jejak dengan mengambil senjata dan meletakkannya di samping mayat korban.

Departemen Pertahanan mengeluarkan pernyataan Selasa malam (6/6), bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan jaksa sipil telah memulai penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran kode militer.

Di bawah hukum Meksiko, pelanggaran oleh tentara yang melibatkan warga sipil harus melalui pengadilan sipil.