Berita

Luhut Binsar Pandjaitan saat bersaksi di sidang dugaan pencemaran nama baik dirinya/Ist

Politik

Luhut Bantah Bermain Tambang di Papua: Sangat Menjijikkan

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 14:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tudingan memiliki sejumlah izin perusahaan tambang di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dibantah tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat bersaksi di sidang dugaan pencemaran nama baik dirinya yang dilakukan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

"Menurut saya sangat menjijikkan. Karena saya seorang pejabat negara, disuruh main-main begitu. Itu yang membuat saya geram,” kata Luhut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6).


Luhut juga mengklaim tidak memiliki kaitan dengan bisnis tambang emas yaitu PT Madinah Qurrata'ain (PTMQ). Mantan perwira tinggi Angkatan Darat itu juga membantah memiliki kepentingan untuk berbisnis di Papua melalui pengerahan operasi militer.

Dia menegaskan, saat ini sudah tak memiliki kewenangan untuk mengerahkan tentara ke Papua terlebih untuk memuluskan jalan bisnis.

"Tidak mungkin saya bisa memberikan gerakan-gerakan militer, karena saya bukan militer dan tidak pada posisi memberikan arahan gerakan-gerakan itu," pungkasnya.

Perkara ini bermula dari unggahan akun Youtube milik Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!".

Atas perbuatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai, keduanya melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang Undang 1/1946, Pasal 15 UU 1/1946 dan pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya