Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin/Ist

Politik

Sistem Tertutup Bahayakan Demokrasi, MK Harus Keluar Pusaran Politik

RABU, 07 JUNI 2023 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi. Dengan kembali berlakunya sistem ini maka bakal merugikan partai politik sebagai peserta pemilihan umum (Pemilu)

"Ini tanda bahaya untuk perjalanan demokrasi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin lewat keterangan resminya, Rabu (7/6).

Menurut dia, internal parpol akan mengalami guncangan karena mesin parpol akan kekurangan energi sebagai akibat pasifnya calon anggota legislatif yang berada di urutan lebih bawah.
 

 
Padahal, gairah seseorang menjadi caleg, salah satunya karena adanya keadilan dalam sistem proporsional terbuka. Tidak dipungkiri, bisa saja ada caleg yang memilih diam untuk bertarung atau mundur.

"Kondisi semacam itu tentu saja sangat merugikan partai," kata Politisi Fraksi PKB itu
 
Yanuar menegaskan, sistem pemilu adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang diuji kecerdasan dan kebijaksanaan politiknya.

"Bila MK bisa keluar dari pusaran politik yang membabi buta ini, MK akan dicatat sejarah sebagai penyelamat demokrasi. Kita lihat saja nanti apa yang diputuskan MK," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya