Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin/Ist
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengeluhkan minimnya anggaran yang diterima untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
“Ini selalu ada dikotomi soal sumber anggaran. Hari ini kami sampaikan ke Pemkab Bekasi, kewajiban fasilitasi itu bukan hanya pada proses pilkada tapi juga pemilu,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (6/6).
Menurut Jajang, anggaran pelaksanaan pemilu yang bersumber dari dana APBN terbilang minim, karena dari dana yang ia ajukan hanya menerima 0,36 persen atau Rp100 juta. Anggaran itu dirasa tak cukup untuk sekadar melakukan sosialisasi.
“Kalau pilkada sumbernya dari APBD, pemilu dari APBN. Tapi APBN yang tertuang dan diketahui publik besarannya triliunan, faktanya yang kami dapat segitu. Itu kan (triliunan) se-Indonesia. Di Bekasi untuk sosialisasi hanya 0,36 persen saja kisarannya 100 juta,” ungkapnya.
Jajang melanjutkan, berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Bekasi per 11 Mei 2023 lalu, pihaknya sudah mengalokasikan sebanyak 8.411 titik lokasi TPS di wilayah Kabupaten Bekasi.
Kendati demikian, dari sekian banyak titik TPS di Kabupaten Bekasi yang sudah dilakukan pemetaan, pihaknya mendapati ada beberapa titik TPS yang lokasinya perlu dukungan maksimal dari sisi pendanaan.
“Karena kebetulan Pak Pj ada menyampaikan adanya apresiasi pada penyelenggara pemilu yang berjuang dalam mengantar logistik dengan ekstra, kami ceritakan di 2019 itu terjadi, salah satunya di Muara Gembong,” ujarnya.
“Artinya keinginan kami untuk sosialisasi maksimal ke publik, untuk bekerja sama dengan instansi yang lain agak terhambat karena soal anggaran itu. Termasuk teman-teman media, kenapa kami jarang libatkan dan undang media, karena itu faktanya,” tandasnya.
