Dianggap Biarkan Isu SARA Merebak dalam Polemik di Pluit, Walikota Jakut Didesak Mundur

Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang seolah dibiarkan merebak di lingkungan warga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, memunculkan desakan agar Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, Sulton Muminah, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (4/6).

"Saya meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan mengganti Walikota Jakarta Utara," kata Sulton.

Ia menilai Walikota Jakarta Utara lambat bertindak ketika isu SARA yang diduga berbentuk ujaran kebencian di Pluit menyebar di media sosial.

"Karena melakukan pembiaran terhadap masalah ini, seharusnya Walikota Jakarta Utara hadir di tengah masyarakat yang bertikai tersebut. Jangan sudah viral baru action," tegas Sulton.

Maka dari itu, Sulton meminta kepada semua pihak tidak menggunakan isu SARA atau suku tertentu dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

“Kita ini di Jakarta jangan rasis apalagi melakukan ujaran kebencian, karena sangat berbahaya," ucapnya.

"Kami harapkan ada tindakan bagi semua yang melanggar aturan, tapi jangan sampai arogan. Alangkah bijaknya mengedepankan dan mengikuti aturan yang ada," demikian Sulton.