BUMN Terancam Digadai Jokowi karena Berhutang Sembunyi-sembunyi

Keuangan negara semakin terbebani akibat pemerintah berutang secara sembunyi-sembunyi dengan mekanisme business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan China.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, mencatat, hutang tersembunyi atau hidden debt terjadi sejak tahun 2000. Tetapi melonjak di era Presiden Joko Widodo pada 2015.

"Saat ini (sebesar) 17,8 miliar Dolar Amerika Serikat nilai hidden debt Indonesia," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/6).

Ia mengkalkulasi, nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencapai Rp 7.849 triliun.

"Maka dari itu, kalau kita total utang pemerintah, bukan hanya yang ada di APBN tapi juga beberapa utang BUMN, besar sekali," tuturnya.

Bhima menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah China mengancam usaha BUMN.

"Berisiko APBN akan terbebani skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil, dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing," tutup Bhima.