Berita

Warga Posong, Temanggung, menolak kedatangan kelompok ICTOH karena mengancam mata pencaharian mereka sebagai petani tembakau/RMOLJateng

Nusantara

Picu Keresahan, Warga Sepakat Tolak Kunjungan Kelompok Antitembakau ke Desa Tlahab

SABTU, 03 JUNI 2023 | 05:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat Posong, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, yang mayoritas bekerja sebagai petani tembakau, sepakat menolak kedatangan peserta Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) ke wilayah mereka.

Kunjungan itu untuk kampanye konversi (peralihan) tanaman tembakau bagi para petani di wilayah itu.

Kepala Desa Tlahab, Ahmad Isyaudin, menegaskan, seluruh warga menolak keras kunjungan yang dilakukan kelompok antitembakau itu. Penolakan dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho yang menegaskan bahwa masyarakat tetap menanam tembakau.


Selama ini tembakau merupakan mata pencaharian utama dan sumber perekonomian Desa Tlahab.
"Sembilan puluh sembilan persen masyarakat di Desa Tlahab menanam tembakau. Ada 16 kelompok tani di sini. Sekarang, masyarakat, petani, telah menanam tembakau, berumur 1-2 bulan. Ketika kami tahu ICTOH akan berkunjung ke desa kami dan mendorong petani melakukan konversi lahan, ini sangat meresahkan,” kata pria yang akrab disapa Udin itu, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (2/6).
Ia menilai ICTOH tidak pernah mengenal dan tidak memahami keberadaan tembakau bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tlahab.

Sebagai komoditas andalan di musim kemarau, tembakau menjadi penopang perekonomian untuk memenuhi sandang, papan, pangan dan pendidikan.

"ICTOH dan kelompok antitembakau ini berkunjung dengan niat tidak baik. Dengan modus memberi bantuan, ujung-ujungnya menjadikan Desa Tlahab sebagai sampel bahwa petani tembakau telah beralih tanaman. Kami menolak!" tegas pria yang sehar-hari juga petani tembakau.

Apalagi kunjungan dilakukan bersamaan penyusunan RUU Kesehatan yang membuat petani tembakau resah. Masa tanam tembakau dibayangi awan hitam RUU Kesehatan, dengan rancangan Pasal 154 yang mengelompokan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang memiliki aturan yang ketat.

Selain itu, RUU Kesehatan juga digadang-gadang akan menjadi titik pangkal pembinasaan tembakau melalui berbagai peraturan turunannya.

"Inilah bentuk aspirasi dan reaksi kami. Para petani tembakau menolak tembakau disamakan dengan narkotika. Harapan kami, para wakil rakyat memiliki nurani untuk mendengarkan dan punya kebijakan agar jangan sampai menyakiti hati petani," kata Udin.

Muhajir, warga Posong Desa Tlahab lainnya menuturkan, aksi dan kampanye ICTOH sangat disayangkan, karena sungguh memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan bahwa hal tersebut justru sangat menyinggung dan menyakiti petani.

"Gerakan kelompok ini sangat meresahkan dan menimbulkan gejolak petani yang sedang  menanam tembakau. Janganlah demi agenda asing, jadi memaksa, memojokkan, dan mengorbankan para petani," kata Muhajir.

Senada, warga Posong lainnya, Hariyanto, merasa gerah dengan agenda kelompok antitembakau tersebut.

"Apa yang mereka lakukan adalah membawa misi yang justru bukan untuk membantu mensejahterakan kehidupan petani. Oleh karena itu kami menolak. Kami, petani, akan terus berjuang demi kebutuhan dan masa depan kami," tegas Hariyanto.

Ia meyakini bahwa agenda ICTOH ini, yang mengajak petani beralih ke tanaman lain, juga sekaligus bermaksud mengklaim bahwa petani menerima Pasal Pengamanan Zat Adiktif di RUU Kesehatan.

"Masyarakat resah. Mereka bermaksud membantu membuat embung, tapi ujungnya mau mengklaim dan menguatkan bahwa petani siap beralih tanaman. Kami tidak terima. Apalagi sekarang ini tembakau mau disamakan dengan narkotika. Kami tidak mau terjebak dengan misi yang tidak tulus ini," pungkas Hariyanto.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya