Bank Tabungan Negara (BTN)/Ist
Indikasi kejahatan perbankan dibongkar Polda Metro Jaya bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kejahatan perbankan itu awalnya dilaporkan perseroan BTN pada 6 Februari 2023. Bank BTN juga telah meminta pemblokiran dana pada tiga bank yang diduga terkait transaksi mencurigakan.
“Kami tidak menoleransi sedikitpun terhadap kegiatan yang diduga transaksi mencurigakan, bahkan orang dalam yang terlibat sudah diberhentikan,” kata Corporate Secretary Bank BTN, Ramon Armando, di Jakarta, Jumat (2/6).
Atas laporan Bank BTN, Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan status ASW dan SCP sebagai tersangka.
"Bank BTN berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Utara, dan Polresta Manado yang telah bekerja keras melakukan pencarian dan penangkapan terhadap oknum pelaku. Semoga ini menjadi awal keberhasilan pengungkapan mafia kejahatan perbankan di Indonesia," tegas Ramon.
Dia juga memaparkan, modus kejahatan pelaku adalah menawarkan pemilik dana untuk menempatkan dana di bank dengan janji mendapatkan suku bunga sebesar 10% setiap bulannya. Namun suku bunga itu tidak pernah ada di perbankan, khususnya Bank BTN.
Proses pembukaan rekening yang dilakukan tersangka ASW pun tidak sesuai dengan ketentuan bank. Bahkan para pemilik dana tidak pernah datang ke bank untuk membuka rekening dan tidak pernah memiliki buku tabungan maupun kartu ATM.
"Mereka telah beberapa kali menerima pembayaran imbal bunga dari ASW, namun kemudian pembayarannya tidak lancar dan terhenti,” papar Ramon.
Ramon menjelaskan, Bank BTN menjamin keamanan seluruh transaksi nasabahnya dengan menerapkan Prudential Banking dan Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen menindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum dan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk dalam hal ini pegawai bank yang terbukti melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Lebih lanjut, Ramon mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur penawaran bunga tinggi dan tidak sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Masyarakat harus sadar jika ada penawaran dengan bunga tinggi dan diluar kewajaran pasti ada yang tidak beres dengan penawaran tersebut. Jangan karena bunga tinggi, masyarakat jadi gelap mata dan tidak rasional,” pungkasnya.
