Kompolnas Dorong Anggota Polri yang Terlibat Kasus Teddy Minahasa Disidang Etik

Mabes Polri diminta segera menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba di lingkaran Teddy Minahasa.

Selain Dody, anggota Kompolnas Poengky Indarti juga mendorong Polri menyidang etik Aipda AD, Kompol KS, dan Aiptu J dalam waktu dekat. Poengky menilai bila sidang etik tidak segera dilakukan akan menjadi beban institusi Polri.

"Saya menduga dalam waktu dekat (sidang), kita tunggu ya. Untuk kasus-kasus anggota yang menjadi perhatian publik sebaiknya disegerakan sidang KKEP-nya agar tidak menjadi beban institusi," kata Poengky melalui pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/6).

Sebelumnya, Polri resmi memecat Teddy Minahasa tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Hasil sidang KEPP menyatakan jenderal bintang dua itu melanggar etik karena terlibat dalam peredaran barang haram perusak anak bangsa.

"Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Selasa (30/5).

Sementara sanksi adminitratif, sambung Ramadhan berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi ini, beber Ramadhan karena Teddy memerintahkan anak buahnya, yakni mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, untuk mengganti sabu 5 Kg dengan tawas. Sabu yang telah disisihkan itu kemudian dijual lewat wanita bernama Linda Pujiastuti.