Isu TPPO WNI dan Kesetaraan Gender jadi Bahasan Penting Rakernis Divhubinter Polri

Seluruh jajaran Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri diminta untuk melihat adanya indikasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang meyasar warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan menjadi korban.

Arahan ini disampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divhubinter Polri di Pusat Misi Internasional Polri Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5).

"Terkait masalah TPPO yang saat ini menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa kerja sama dengan negara-negara Counterpart (mitra)," ucap Sigit.

Pasalnya, kata Sigit, dari data yang ada, sembilan juta WNI yang bekerja di luar negeri, lima juta diantaranya berangkat dengan cara yang ilegal.

"Dan tentunya hak-hak mereka harus kita lindungi. Oleh karena itu tentunya peran kepolisian yang ada di luar negeri khususnya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi tujuan masyarakat yang bekerja dan di dalamnya ada indikasi bagian dari korban TPPO betul-betul bisa diberikan perlindungan. Pada saat terjadi masalah mereka bisa segera menghubungi polisi. Dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri segera bisa mengambil langkah kerja sama baik dengan negara setempat," kata Sigit.

Selain isu TPPO, kesetaraan gender juga menjadi hal yang dibawa Sigit dalam Rakernis ini. Sigit pun meminta Polri saat ini terus fokus untuk menambah jumlah personel polisi wanita sebagai pasukan perdamaian dunia.

"Tentunya ada beberapa hal yang juga terus kita upayakan untuk diangkat, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan khususnya terkait masalah kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU ini. Sehingga kemudian jumlah personel wanita bisa terus bertambah dan ini tentunya menjadi progres kita, karena kita memang konsen terhadap hal tersebut," ujar Sigit.