Obesitas Lembaga Negara, Saling Menyandera hingga Merampok Hak Rakyat

Indonesia dinilai sudah terlalu banyak memiliki lembaga dan komisi, baik struktural maupun nonstruktural. Celakanya, lembaga-lembaga yang dibentuk belum mampu menjawab permasalahan hajat hidup rakyat sehari-hari.

"Banyak lembaga/komisi negara dibentuk, tapi makin banyak pula kasus tidak beres di negara ini. Tujuan pembentukan lembaga atau komisi sejatinya mulia, tapi kenyataannya tidak seindah di atas kertas," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Rabu (31/5).

Ia mengibaratkan, keberadaan lembaga dan komisi pemerintahan di berbagai bidang sudah obesitas. Dalam artian, banyaknya jumlah lembaga/komisi tidak sejalan dengan hasil kinerja yang masih minim.

"Melihat kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, seperti saling sandera di antara pihak-pihak lembaga/komisi tersebut. Mereka sudah menghabiskan anggaran negara, malah terlibat meminta 'jatah' lagi, sungguh terlalu," kritik Silaen.

Masalah lain, menumpuknya lembaga negara juga berimbas pada tumpang tindih kebijakan.

"Tumpang tindih ini mengakibatkan lembaga tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat, tapi mengabdi pada kepentingan kekuasaan politik oknum pejabat-pejabatnya," kritiknya.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Menurutnya, masa depan bangsa Indonesia tergantung pada ketegasan pemimpin untuk mengamputasi lembaga-lembaga negara yang tidak efisien.

"Bisa dibayangkan masa depan bangsa Indonesia ini akan seperti apa jika semua sumber daya alamnya habis dirampok oleh orang-orang yang serakah dan egois," tandasnya.