Berita

Ali Fikri/RMOL

Hukum

Kasus Suap di MA, KPK Panggil Hakim Agung dan Hakim Tinggi Pengadilan Militer

RABU, 31 MEI 2023 | 11:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hakim agung Mahkamah Agung (MA) hingga hakim tinggi Pengadilan Militer Jakarta dipanggil KPK, terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Menurut Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, hari ini, Rabu (31/5), tim penyidik memanggil lima orang sebagai saksi, bertempat di KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi-saksi yang dipanggil di antaranya Dody W Leonard Silalahi (jaksa), Bagus Dwi Cahya (TNI), Kolonel Hanifan Hidayatullah (hakim tinggi Pengadilan Militer Jakarta), Danil Afrianto (TNI AD penugasan pada MA), dan Prim Haryadi (hakim agung MA).


Dalam perkara itu KPK sudah menetapkan dua tersangka baru, yakni Sekretaris MA, Hasbi Hasan, dan Dadan Tri Yudianto (swasta). Keduanya telah diperiksa sebagai tersangka Rabu (24/5). Namun hingga kini belum ditahan.

KPK telah mencegah Hasbi agar tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak Selasa (9/5). Sedang tersangka Dadan telah dicegah sejak 12 Januari 2023.

Sebelumnya KPK menetapkan 15 tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati (hakim agung MA), Gazalba Saleh (hakim agung MA), Prasetio Nugroho (hakim yustisial), Edy Wibowo (hakim yustisial), Redhy Novarisza (staf hakim agung Gazalba), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial MA).

Selanjutnya Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan MA), Nurmanto Akmal (PNS MA), Albasri (PNS MA), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara), Heryanto Tanaka (debitur), Ivan Dwi Kusuma Sujanto (debitur), dan Wahyudi Hardi (Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya