Berita

bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di markas Koalisi Perubahan yang berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5)/RMOL

Politik

Isu Pemilu Sistem Tertutup, Anies: Kemunduran Demokrasi!

SELASA, 30 MEI 2023 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem dari proporsional terbuka menjadi tertutup, maka akan terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Hal ini ditegaskan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di markas Koalisi Perubahan yang berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

"Kalau ini jadi tertutup kita kembali ke era pra demokrasi," kata Anies seperti dikutip redaksi.


Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menegaskan, sistem proporsional tertutup membatasi rakyat untuk memilih calon wakilnya. Segala sesuatu pun diatur oleh partai.

"Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai di hapus karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat," tandas Anies Baswedan.

Klaim vonis MK terkait hasil Judicial review UU 7/2017 yang akan mengembalikan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup pertama kali digaungkan mantan wakil menteri hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya