Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Jansen Demokrat: MK Harus Ingat, 8 Parpol Parlemen Tolak Sistem Pemilu Tertutup

SELASA, 30 MEI 2023 | 14:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, yang mengungkap potensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional tertutup didukung Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut, kata Jansen, dirinya mendukung langkah Denny Indrayana yang terlebih dahulu mengungkapkan ke publik bahwa MK akan memutuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup.

“Karena kalau sudah keluar putusan tertutup apalagi langsung berlaku di Pemilu ini, tidak ada gunanya lagi juga kita berkomentar,” kata Jansen dalam keterangannya, Selasa (30/5).


Apalagi, lanjutnya, semua pihak mengetahui bahwa sifat putusan MK yang final dan mengikat. Tidak mengenal upaya hukum termasuk bagi para pihak langsung yang tidak menerima putusan itu.

“Jadi, lebih baik kita berkomentar sekarang sebelum keluar putusan. Mana tahu masih ada gunanya,” kata Jansen.

Jansen menyebut, jangan sampai nanti semua pihak justru terlambat untuk berbicara.

"Sama seperti pasca keluarnya putusan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, mau komentar apapun kita sekarang apa masih ada gunanya dan bisa mengubah keputusan itu? Kan tidak. Semua sudah terlambat,” jelasnya.

Jansen juga mengingatkan kepada MK, jika 8 partai yang punya kursi di Parlemen sudah menyatakan mendukung sistem pemilu tetap terbuka.

“Kami adalah peserta pemilu dan juga adalah bagian dari pembentuk UU di negeri ini melalui fraksi kami di lembaga DPR. Akal sehatnya, kalau mayoritas peserta pemilu yang ikut bertanding saja ingin tetap terbuka, ngapain dibuat jadi tertutup? Argumen lengkap saya terkait hal ini sudah ada di MK,” tutur Jansen.

Lebih lanjut, Jansen mengajak semua pihak untuk mendukung Pemilu 2024 agar tetap menggunakan sistem proporsional terbuka

“Mari kita dukung pemilu tetap dengan sistem terbuka! Dimana-mana apalagi dalam tata kelola yang berkaitan dengan negara, walau masing-masing sistem tidak ada yg sempurna, terbuka itu selalu lebih baik dari tertutup,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya