Mulai Tahun Depan Somalia Gelar Pemilu Langsung, Jabatan Perdana Menteri Dihapuskan

RMOL. Pemerintah Somalia mengumumkan akan mulai meninggalkan sistem pemungutan suara tidak langsung. Dengan demikian, rakyat di negara Tanduk Afrika itu akan memilih presiden dan pejabat lainnya dengan pemungutan suara langsung mulai tahun depan.

Langkah ini mengikuti janji Presiden Hassan Sheikh Mohamud pada Maret untuk mengakhiri sistem tidak langsung yang kompleks sejak 1969.

"Prinsip dasarnya adalah bahwa pemilihan Republik Federal Somalia harus memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan suara mereka secara demokratis dalam sistem satu orang, satu suara," isi pernyataan pemerintah setelah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin negara, seperti dikutip dari The National, Minggu (28/5).

"Reformasi tersebut bertujuan untuk mendorong sistem politik multipartai yang mandiri dan bebas korupsi," tambahnya.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah empat hari pertemuan Forum Konsultatif Nasional, yang dihadiri oleh Presiden Mohamud, Perdana Menteri Hamza Abdi Barre, dan para pemimpin negara federal.

Mohamud, yang memiliki mandat lima tahun, dipilih pada Mei tahun lalu oleh para politisi.

Perjanjian tersebut juga menyerukan pengenalan satu tiket di mana pemilih akan memilih presiden dan wakil presiden, yang secara efektif membatalkan jabatan perdana menteri.

"Pos perdana menteri akan dihapus dan diganti dengan sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan satu tiket," lanjut pernyataan pemerintah.

Jajak pendapat pertama di bawah sistem baru akan menjadi pemilihan dewan daerah nasional pada Juni tahun depan, diikuti dengan pemungutan suara untuk anggota parlemen daerah pada November 2024.

Somalia sedang berjuang setelah puluhan tahun konflik dan kekacauan, dan sedang berjuang melawan pemberontakan ekstremis Islam berdarah dan bencana alam termasuk kekeringan yang menyebabkan jutaan orang menghadapi kelaparan.

Negara ini tidak memiliki pemilihan langsung, satu orang satu suara secara nasional sejak 1969, ketika diktator Siad Barre merebut kekuasaan.

Sebaliknya, afiliasi klan telah menjadi prinsip pengorganisasian politik Somalia, dengan peran berpengaruh seperti pembicara, perdana menteri, dan presiden dibagi di antara kelompok-kelompok utama.

Legislatif negara bagian dan delegasi klan juga memilih politisi untuk parlemen nasional, yang kemudian memilih presiden.

Tapi persaingan antar klan telah menghasilkan puluhan tahun perselisihan dan perselisihan politik, yang dalam beberapa tahun terakhir telah dieksploitasi oleh militan Al Shabaab yang bersekutu dengan Al Qaeda.