Berita

Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Soal Kabar Putusan Sistem Pemilu Tertutup, Zulhas: Saya Yakin MK Bukan Perusak Demokrasi

SENIN, 29 MEI 2023 | 02:38 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Cuitan mantan Wamenkumham Denny Indrayana soal informasi putusan MK nantinya akan memutuskan sistem pemilu tertutup juga direspons oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Melalui laman twitter pribadinya, Zulhas mengatakan bahwa jika MK mengabulkan sistem pemilu tertutup atau coblos partai maka tidaklah benar bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

"Saya berharap hal itu tidak benar. Sebab saya masih yakin MK adalah garda terdepan penjaga demokrasi di Indonesia. Bukan perusak demokrasi," demikian cuitan Zulhas, Minggu (28/5).


Ia kemudian menjelaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dilakukan sejak pemilu 2009. Artinya, semua elemen partai sudah menyepakati sistem tersebut.

Bagi politisi yang saat ini menjabat Mendag ini, jikalau dalam sistem tertutup ada kekurangan, tapi masih lebih baik untuk implementasi dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Selain itu, Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP sudah terlatih.

Bahkan kata mantan Menteri Kehutanan ini, rakyat sudah terbiasa dengan memilih orang secara langsung. Bahkan, di Pilkada maupun Pilkades.

"Pemantau pemilu, LSM, dan pegiat demokrasi sudah bersepakat bulat bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem terbaik dalam pembangunan demokrasi saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut Zulhas mengurai bahwa di tengah ketidaksempurnaan, sistem terbuka, lebih baik dibandingkan dengan sistem pemilu tertutup yang mengebiri suara rakyat.

"Menjadikan pemilu terdistorsi dari prinsip demokrasi konstitusional," pungkasnya.

Zulhas juga menyinggung bahwa 8 parpol di DPR telah menyampaikan sikap dukungan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka dipertahankan. Ia meminta MK selaku lembaga penjaga konstitusi memperhatikan realitas politik itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya