Berita

Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, dan istrinya/India Today

Dunia

Otoritas Pakistan Larang Imran Khan dan Istri Tinggalkan Islamabad

JUMAT, 26 MEI 2023 | 15:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Selama penyelidikan yang  berlangsung di Pakistan, mantan Perdana Menteri Imran Khan dan isterinya, beserta ratusan pejabat dari partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dilarang meninggalkan negara itu.

Seperti dikutip dari India Today, Jumat (26/5), berdasarkan sumber dari Otoritas Investigasi Federal (FIA), 600 pejabat PTI, Khan, dan istrinya, telah ditambahkan ke dalam Daftar Pengenal Nasional Provinsi (PNIL) FIA untuk mencegah mereka pergi ke luar negeri.

Sumber yang berbicara secara anonim itu mengatakan bahwa saat ini banyak para pejabat PTI yang mencoba untuk meninggalkan Pakistan selama tiga hari terakhir, namun telah dihentikan di bandara.


Langkah tersebut dilakukan oleh otoritas Pakistan di tengah rencana pemerintah yang akan melarang operasi partai PTI yang telah menyebabkan ketidakstabilan selama beberapa bulan terakhir.

“Sedang dipertimbangkan untuk melarang PTI, karena mereka telah menyerang dasar negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak bisa ditoleransi," kata Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif.

Mantan PM Khan dan isteri menghadapi tuduhan korupsi saat ia masih menjabat, yang telah dibantah oleh Khan. Penangkapan Khan oleh KPK yang secara mendadak pada awal bulan ini, menimbulkan aksi protes yang mengguncang Pakistan.

Para pendukung Khan yang marah dilaporkan membakar gedung-gedung pemerintah serta kendaraan personel militer dan beberapa bus.

Akibat aksi yang berujung bentrok itu, 10 orang meninggal dunia, dengan 200 lainnya mengalami luka-luka, serta menyebabkan kerugian negara hingga enam miliar rupee atau sekitar Rp 1 triliun.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya