Kemendagri: Protes Publik Soal Pelantikan 2 PJ Bupati di Kalteng Masalah Komunikasi

Rencana pelantikan dua Penjabat (PJ) bupati di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai protes dari publik. Hal ini dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyampaikan respons Kemendagri terkait masalah itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/5).

"Kami memahami dan sudah juga mengetahui adanya dinamika di masyarakat Palangkarya terkait dengan penunjukan PJ di dua kabupaten tersebut,” ujar Kastorius.

Ia menjelaskan, dua pelantikan dua PJ Bupati yang disoal masyarakat di Palangkaraya ada di Barito Selatan dan Kotawaringin Barat.

“Menurut kami ini hal yang wajar sebagai bentuk partisipasi dan aspirasi masyarakat,” sambungnya menegaskan.

Akan tetapi, Kastorius memastikan protes yang disampaikan publik mengenai rencana pelantikan PJ bupati di dua kabupaten itu hanya masalah kesalahpahaman.

“Menurut penilaian kami, dinamika lokal ini lebih merupakan masalah komunikasi,” katanya menegaskan.

Maka dari itu, Kastorius memastikan Kemendagri sangat yakin Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai tokoh masyarakat Kalteng, bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) akan mampu menjaga iklim kondusif di sana.

“Agar pelantikan berlangsung sukses. Karena, memang sebagai keputusan pemerintah pusat, penunjukan PJ telah dilakukan lewat tahap, prosedur dan mekanisme yang di atur UU dan SK Mendagri tentang penetapan ke dua PJ tersebut,” katanya.

“Dan itu juga telah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden (Joko Widodo),” demikian Kastorius menegaskan.