Berita

Plt Menkominfo, Mahfud MD, bersama jajaran/Ist

Hukum

Usut Korupsi BTS, Mahfud MD Persilakan BPKP Masuk

SELASA, 23 MEI 2023 | 15:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Selama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata tidak bisa menyentuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), kecuali atas permintaan aparat penegak hukum (APH).

Fakta itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo, Mahfud MD, menyinggung penyebab terjadinya korupsi di Kementerian Kominfo.

"Maka, mulai hari ini, BPKP boleh masuk kapan saja, ke sini, dan harus bekerja dengan inspektorat dan para Dirjen," kata Mahfud, usai melantik pejabat eselon I di Kantor Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).


Menko Polhukam itu juga wanti-wanti jajarannya agar tidak menghalangi kerja BPKP dan APH di Kominfo, terutama terkait dugaan korupsi BTS yang menyeret eks Menkominfo, Johnny G Plate.

"Apa pun yang menurut BPKP perlu didampingi, bukan diperiksa, BPKP saya persilakan masuk, begitu juga aparat penegak hukum," tegasnya

Mahfud berkomitmen menjaga kelancaran tugas serta fungsi Kemen Kominfo hingga ada menteri definitif.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya