Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago (kanan)/Ist
Tidak adanya sanksi yang diberikan DPP PDI Perjuangan kepada Gibran Rakabuming Raka bukan karena partai banteng moncong putih itu tak bisa tegas. Tapi langkah tersebut diambil untuk menjaga dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP.
Sebab, kalau Gibran mendapat sanksi, peluang keluarga Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto sangat mungkin terjadi.
Demikian analisis Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, terkait tidak diberikannya sanksi dari PDIP kepada Gibran meski telah mendampingi Prabowo untuk bertemu relawan pendukungnya di Solo akhir pekan lalu.
"Soal sanksi, tentu enggak segampang itu bagi PDIP berikan sanksi kepada anak presiden. Apalagi secara posisi tawar-menawar politik, (Jokowi) kan jadi king maker di 2024, artinya kalau sanksi lebih kuat ke Gibran tentu akan lebih mudah sikap keluarga Jokowi mendukung Prabowo hari ini," kata Arifki kepada
Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Selasa (23/5).
Di sisi lain, bila sanksi benar-benar diterima Gibran tentu akan berpengaruh terhadap dukungan Jokowi kepada Ganjar.
"Kalau disanksi berat ini akan beresiko untuk PDI Perjuangan. Tentu secara kultur politik maupun kelembagaan presidenan, (bisa) mempersulit ruang Ganjar untuk didukung Pak Jokowi," jelas Arifki.
Dalam hal ini, DPP PDIP pun dinilai lebih memilih mengambil langkah aman dengan tidak memberi sanksi tegas, hanya berupa teguran kepada Gibran.
"Sudah diberikan nasihat-nasihat," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Adapun alasan pengurus DPP tidak memberikan sanksi karena PDIP menganut sistem gotong royong dan musyawarah. Artinya, segala persoalan harus diperbincangkan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
"Kita ini kan partai gotong royong. Partai musyawarah. Di situ berbeda, tadi Pak Komar memberikan penjelasan, kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai itu lain persoalan," terang Hasto.
