Berita

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Purnawirawan TNI di Istana Negara, Jakarta/Net

Politik

Jokowi Kumpulkan Purnawirawan TNI di Istana, Refly Harun: What's For?

SELASA, 23 MEI 2023 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya.

Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.


Soal pertemuan itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan, apa hal mendesak Jokowi mengundang para purnawirawan ke Istana.

"Lagi-lagi Jokowi bicara tentang Pemilu, dan kali ini dia kumpulkan purnawirawan, pertanyaannya what's for?" kata Refly dalam video di kanal Youtube miliknya.

Refly meragukan, undangan Jokowi pada para purnawirawan itu sekadar kumpul biasa. Menurutnya, perlu diuraikan gamblang apakah turut dibahas soal preferensi calon presiden utamanya, dalam pertemuan itu.

"Kira-kira presiden preferensi calon tertentu nggak? Atau misalnya purnawirawan yang datang itu pakai preferensi tertentu nggak?" katanya.

Pertanyaan itu, kata Refly lagi, perlu dijelaskan karena ternyata tidak semua purnawirawan diundang. Seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kritis pada pemerintah, tidak ada dalam pertemuan itu.

"Misalnya mengapa Gatot Nurmantyo yang jelas mantan Panglima TNI tidak diundang," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya