Berita

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Purnawirawan TNI di Istana Negara, Jakarta/Net

Politik

Jokowi Kumpulkan Purnawirawan TNI di Istana, Refly Harun: What's For?

SELASA, 23 MEI 2023 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).

Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya.

Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.


Soal pertemuan itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan, apa hal mendesak Jokowi mengundang para purnawirawan ke Istana.

"Lagi-lagi Jokowi bicara tentang Pemilu, dan kali ini dia kumpulkan purnawirawan, pertanyaannya what's for?" kata Refly dalam video di kanal Youtube miliknya.

Refly meragukan, undangan Jokowi pada para purnawirawan itu sekadar kumpul biasa. Menurutnya, perlu diuraikan gamblang apakah turut dibahas soal preferensi calon presiden utamanya, dalam pertemuan itu.

"Kira-kira presiden preferensi calon tertentu nggak? Atau misalnya purnawirawan yang datang itu pakai preferensi tertentu nggak?" katanya.

Pertanyaan itu, kata Refly lagi, perlu dijelaskan karena ternyata tidak semua purnawirawan diundang. Seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kritis pada pemerintah, tidak ada dalam pertemuan itu.

"Misalnya mengapa Gatot Nurmantyo yang jelas mantan Panglima TNI tidak diundang," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya