Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Net

Politik

Kasus Johnny Plate Bisa jadi Momentum Jokowi Mendepak Nasdem dari Kabinet

SABTU, 20 MEI 2023 | 08:24 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kasus hukum yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate bisa berdampak buruk bagi seluruh menteri asal Nasdem yang berada di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kendali kabinet bisa saja mendepak seluruh menteri asal Nasdem dari pemerintahan.

"Ada peluangnya Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet secara otomatis ketika Johnny tersangka," kata Arifki kepada redaksi, Sabtu (20/5).


Opsi kedua yang kemungkinan besar dilakukan presiden adalah dengan hanya mendepak "jatah" Nasdem dari kursi Kemenkominfo. Hal ini dilakukan melalui perombakan kabinet setelah Johnny Plate menjadi tahanan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo.

"Tentu juga akan ada pergantian kursi kabinet, apakah pergantian kursi kabinet masih dari Nasdem atau pindah ke yang lain," lanjut Arifki.

Setelah ditinggal Johnny, praktis partai pimpinan Surya Paloh tinggal menyisakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara posisi Johnny Plate kini diisi oleh Menko Polhukam, Mahfud MD yang telah ditunjuk sebagai Plt Menkominfo.

Kejaksaan Agung RI sebelumnya menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Johnny yang juga Sekjen Nasdem itu langsung ditahan.

Johnny diduga melakukan korupsi proyek penyediaan BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya