Berita

Menkominfo Johnny G Plate digelandang usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G/RMOL

Politik

KNPI: Korupsi BTS Kominfo By Desain, Terstruktur dan Sistematis

JUMAT, 19 MEI 2023 | 00:30 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dugaan korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara mencapai Rp 8 triliun by desain yang tersistem terstruktur dan sistematis.

Ketua KNPI Haris Pertama yakin kalau proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp 28,3 triliun untuk 2021 dan 2022 ini dari proses perencanaan dan penyusunan anggaran, pembahasan dengan DPR RI, hingga proses pengadaan barang dan jasa sudah diatur hingga penunjukan para konsorsium dalam menjalankan proyek ini.

“Ini sudah by desain, terstruktur dan sistematis ada bentuk konsolidasi di level elit hingga teknis bahkan melibatkan konsorsium dari pihak swasta, yang sudah disiapkan betul sejak sebelum implementasi proyek,” kata Haris dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/5).


Haris mengaku heran, karena nilai anggaran yang mulus disetuji, hingga pencairan 100 persen tanpa melihat output proyek sebelumnya, bahkan penunjukan melalui tender terhadap konsorsium pilihan yang mungkin juga sudah disiapkan agar bisa melancarkan pola mark up maupun manipulasi terhadap kajian maupun harga.

Menurut KNPI, dalam hal ini DPR juga punya andil dalam hal pembahasan dan pengawasan. Karena lembaga itu, sebut Haris, adalah sebagai pembahas dan penyetuju usulan dari Kominfo, yang artinya tidak serta merta melakukan pembahasan tanpa kajian atau melakukan evaluasi implementasi tanpa dasar.

“Artinya apakah ada anggota DPR ikut terlibat di dalamnya atau tidak paham dengan fungsi pengawasannya hingga selama 2 tahun berjalan lepas begitu saja. Kita masih ingat betul kasus Hambalang, kasus EKTP dan kasus megaproyek lainnya yang dimana polanya sangat sama dan melibatkan pejabat kementerian dan pejabat DPR,” pungkas Haris.

“Ini merupakan sebuah korupsi yang sistematis dari proses perencanaan dan penyusunan anggaran, pembahasan dengan DPR RI, hingga proses pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk para konsorsium dalam menjalankan proyek ini,” demikian Haris.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya