Berita

Aktivis 98 sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP Banteng Muda Indonesia, Mixil Mina Munir kepada wartawan di kawasan Menteng, Rabu (17/5)/RMOL

Politik

Johnny Plate jadi Tersangka, Aktivis 98 Dukung Penegak Hukum Sikat Semua Koruptor

KAMIS, 18 MEI 2023 | 01:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung RI seharusnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi dari dua minggu lalu.

Dalam dua minggu terakhir, memang Johnny kerap bolak-balik gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan kasus yang dialaminya sebagai saksi.

"Saya kira justru kenapa baru hari ini ditetapkan tersangka? Kenapa enggak dua minggu yang lalu," kata Aktivis 98 sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP Banteng Muda Indonesia, Mixil Mina Munir kepada wartawan di kawasan Menteng, Rabu (17/5).


Meski baru ditetapkan sebagai tersangka siang tadi, Mixil Mina mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang tidak pandang bulu dalam berantas korupsi.

"Saya kira aktivis 98 mendukung ya penangkapan penangkapan terhadap para koruptor, baik itu ada di dewan baik itu ada pemerintah baik itu di bupati dan lain sebagainya, pemerintah baik kejaksaan, Polisi maupun KPK punya keberanian yang lebih untuk menangkap pejabat pejabat yang punya perilaku flexing dan korupsi," kata Mixil.

Kejaksaan Agung RI menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Based Transceiver Station (BTS).

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Plate juga langsung ditahan. Ia keluar gedung Kejagung dengan mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejagung dan langsung digiring ke dalam mobil tahanan.

Kasus yang menimpa Johnny sendiri merupakan dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya