KPU Bantah Akses Silon untuk Bawaslu Tidak Diberikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah bahwa akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Bantahan itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

“Oh enggak (Akses Silon tidak diberikan ke Bawaslu),” tegas Hasyim.

Hasyim memastikan bahwa akses Sikon akan diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah akan diberikan.

Namun, akses itu akan diberikan setelah memeriksa para bacaleg yang didaftarkan parpol kepada KPU.

“Setelah selesai 14 Mei kita periksa dulu, kalau sudah kita berikan akses. Enggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dibuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI berharap KPU memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada pengawas pemilu.

Hal ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengungkapkan hingga Kamis (4/5) baru 21 provinsi yang mendapatkan akses Silon; sembilan provinsi belum bisa akses, empat provinsi belum menyampaikan perkembangan.

"(Pengawasan penting dilakukan Bawaslu) apakah sudah sesuai apa tidak (berkas calon), ini penting karena itu kita berharap KPU membuka ruang seluas-luasnya akses Silon bagi pengawas pemilu, karena obyek pengawasnya itu," kata Totok saat diskusi bersama media dengan tema Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Bacaleg 2024 di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (4/5).